TANA TIDUNG – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Negeri Sipil (ASN) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung yang belum dibayarkan sejak Januari 2023 mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Tana Tidung.
Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung, Jamhari berharap TPP ASN yang terhitung sudah tiga bulan belum diterima pegawai dapat dibayarkan.
Menurutnya, TPP ini seharusnya dibayarkan mengingat hal tersebut merupakan hak untuk kebutuhan primer ASN.
“Sampai Maret 2023 ini belum dicairkan. Jangan sampai PNS yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar,” ungkap Jamhari.
Tertundanya pencairan TPP ini dikhawatirkan Jamhari akan berdampak pada kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain TPP, ia juga meminta beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan.
“Harapan kita segera dicairkan, agar masyarakat memasuki hari raya Idul Fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik,” katanya.
Diketahui anggaran TPP dan infrastruktur desa hingga kecamatan bersumber dari APBD. Sehingga politisi Partai Amanat Nasional ini mengingatkan fungsi APBD sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan urusan belanja wajib mestinya sudah terjadwal setiap bulan.
“Kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan di awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan,” imbuhnya.
Sejatinya persoalan TPP yang tak kunjung cair ini juga menjadi atensi Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali. Bahkan Bupati telah meminta TPP ini dicairkan sejak Januari lalu.
“Jangan sampai masyarakat salah persepsi mengenai keterlambatan TPP padahal Bupati Tana Tidung telah mengingatkan kepada tim TPP ASN sebelum anggaran berakhir segera mengurus TPP ASN tapi kenyataannya sampai sekarang belum juga dicairkan,” tuntasnya. (rs)
